DP3AP2KB Kota Depok Beberkan Strategi Predikat Kota Layak Anak Naik Kelas

Aroundjakarta.com – Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Depok, Nessi Annisa Handari, menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan Depok sebagai Kota Layak Anak (KLA) yang berkelanjutan. Dia berharap kolaborasi antara pemerintah, media, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat, terutama dalam menghadirkan pemberitaan yang ramah anak.

“Makanya, masukan dari teman-teman, bantuan dari teman-teman, untuk mewujudkan Depok kota layak anak ini sangat saya harapkan,” kata Nessi.

Menurutnya, keberhasilan meraih predikat Kota Layak Anak bukan hanya hasil kerja pemerintah daerah semata atau DP3AP2KB Kota Depok. Media kata dia, memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai upaya perlindungan anak yang dilakukan Pemerintah Kota Depok kepada publik.

“Karena, kalau jadi kota layak anak, ini bukan cuma kami, mungkin ada peran media di situ. Bagaimana peran media juga luar biasa menyampaikan tentang berbagai macam upaya Pemerintah Kota Depok dalam melakukan upay perlindungan terhadap anak,” sambungnya.

Di sisi lain, Nessi mengakui, proses menuju Kota Layak Anak bukan perkara mudah. Banyak variabel dan indikator yang harus dipenuhi secara konsisten dan terukur. Ia menjelaskan, konsep Kota Layak Anak menuntut adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta unsur lainnya dalam pemenuhan hak anak secara terencana dan berkesinambungan.

“Jadi bukan kerja pemkot (pemerintah kota) saja, tapi disiplinnya memang sinergi semua,” tuturnya.

Saat ini, Kota Depok masih berada pada predikat Nindya dalam tahapan penilaian Kota Layak Anak. Nessi menjelaskan bahwa predikat tersebut memiliki jenjang yang panjang.

“Jadi predikatnya itu mulai dari kota layak anak pratama, kemudian naik ke madya, tiga ke nindya, empatnya utama, lalu terakhir kota layak anak,” ujarnya.

“Dan kota layak anak di Indonesia belum ada, jadi yang baru ada sampai utama, itu ada beberapa kota mereka di utama. Nah, kalau Depok itu memang di nindya. Kita masih berupaya,” sambungnya.

Untuk dapat naik ke level berikutnya, pemerintah daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan ketat, salah satunya kelengkapan administrasi yang didukung narasi kuat serta dokumentasi berupa foto dan video kegiatan di lapangan.

“Itu menjadi pekerjaan PR dari kami, karena kadang-kadang kegiatan yang di wilayah enggak detail gitu, sehingga kadang-kadang informasi yang kami sampaikan di dalam administrasinya akan kurang,” terangnya.

Selain aspek administrasi, perlindungan khusus anak juga menjadi indikator penting dengan 15 komponen penilaian. Nessi menyebut, sebagian besar komponen tersebut sebenarnya sudah dijalankan oleh Pemkot Depok, seperti pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

“Ada juga anak teroris kita juga sudah, kemarin ada anak yang ingin sekolah dari teroris ya, yang dibawah binaan Kesbangpol, dia sudah sekolah. Anak korban HIV AIDS juga kita bantu. Namun itu yang kita secara dokumentasi, itu belum terdokumentasikan dengan baik, dan kebutuhan dari pusat itu dokumentasinya harus bagus, harus banyak,” bebernya.

Komponen lain yang juga menjadi perhatian meliputi penanganan kasus narkoba, korban pornografi, hingga persoalan stigma terhadap anak. Meski demikian, Nessi mengaku mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Depok, Supian Suri, yang menekankan pentingnya kinerja dan dampak nyata bagi masyarakat ketimbang sekadar mengejar penghargaan.

“Tapi Pak Wali luar biasa, kan Pak Wali yang menerima ya, Pak Supian Suri, beliau bilang nggak apa-apa Bu Nessi, dan teman-teman gitu. Bagi saya adalah bagaimana kinerja DP3AP2KB, itu yang paling penting. Kalau ini (penghargaan) kan bonus,” ucap Nessi.

Dukungan tersebut, kata Nessi, menjadi suntikan semangat bagi jajarannya untuk terus bekerja maksimal. “Jujur yang tadinya kita sedih, akhirnya kita semangat. Yang penting bagi kami adalah bagaimana masyarakat itu merasakan apa yang sudah dilakukan oleh DP3AP2KB. Semuanya bisa tertangani, itu yang paling penting,” katanya.

Nessi menegaskan, Kota Layak Anak bukan berarti kota tanpa kejahatan atau tanpa kasus kekerasan terhadap anak. Yang terpenting adalah kemampuan seluruh elemen kota dalam merespons dan menangani setiap kasus secara cepat dan tepat.

“Nah, kota layak anak itu bukan kota yang tidak ada kejahatan, bukan tidak ada perilaku-perulaku salah terhadap anak-anak, bukan. Tapi sebuah kota, yang bagaimana mereka dengan cepat mengatasi semua kasus-kasus yang terjadi gitu,” imbuhnya.

Lebih jauh, Nessi mengungkapkan pihaknya juga mendapat dukungan moril dari pimpinan pusat yang mengapresiasi respons cepat penanganan sejumlah kasus menonjol di Depok.

“Kemarin saya ketemu dengan mantan Deputi, katanya begini, Bu Nessi nggak usah sedih, saya membayangkan ketika kasus ini tidak terjadi di Depok. Bagaimana kemudian kasus ini akan terlantar, tidak ditangani,” katanya.

“Tapi, Depok dengan kasus sebesar ini, medianya bantu memviralkan, dinasnya langsung gerak, polresnya langsung kerja. Kata saya, ini yang paling penting adalah bagaimana sinergitas terjadi terhadap penanganan kasus. Bukan tidak ada kasus nol, karena enggak mungkin kasus nol.”

Dia menilai, kekuatan Depok terletak pada kolaborasi cepat seluruh pihak saat kasus terjadi. “Tapi saya lihat di Depok luar biasa. Karena semuanya itu menganggap bahwa satu kejadian itu, ayo kita lakukan bersama-sama dengan cepat. Jadi, bukan karena kasus tidak ada kasus, tapi bagaimana respon cepat dari semua pihak dari kasus yang ada,” jelas dia.