APBD Depok 2027 Alokasikan Rp1,025 Triliun untuk Pendidikan, Kesehatan Warga Diperkuat

Aroundjakarta.com -Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,025 triliun atau 20,59 persen dari total APBD Tahun Anggaran (TA) 2027 untuk sektor pendidikan. Selain itu, penguatan layanan kesehatan dan perluasan perlindungan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat juga menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran tahun mendatang.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Depok, Supian Suri, saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD TA 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Masa Sidang Ketiga Tahun Sidang 2026, di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Depok.

Supian Suri menjelaskan, alokasi anggaran pendidikan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan. Upaya ini mencakup peningkatan kualitas pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, serta pemerataan layanan pendidikan guna mengurangi kesenjangan kualitas ant wilayah.
Komitmen peningkatan mutu pendidikan juga menyasar sekolah swasta yang telah menjadi mitra pemerintah melalui program sekolah swasta gratis.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan merupakan bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di Kota Depok.

Sementara itu, pada sektor kesehatan, Pemkot Depok akan memprioritaskan peningkatan akses terhadap fasilitas medis serta penguatan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.

Pemkot Depok juga akan terus mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan, integrasi data kependudukan, serta penguatan alokasi anggaran untuk masyarakat kelompok rentan.

Supian Suri mengatakan, pemerintah daerah menargetkan tingkat keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) minimal 81 persen sebagai salah satu persyaratan dalam pencapaian Universal Health Coverage (UHC).

“Pengalokasian anggaran untuk minimal tingkat keaktifan sebesar 81 persen sebagai persyaratan UHC yang menjadi aspirasi dari masyarakat melalui fraksi-fraksi ini pun akan kita penuhi,” ungkapnya seperti dikutip dari berita.depok.go.id.

Selain memastikan keaktifan kepesertaan JKN, Pemkot Depok juga memberikan perhatian terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan pembiayaan kesehatan untuk kasus tertentu yang belum ditanggung BPJS Kesehatan.

Salah satunya adalah pembiayaan layanan kesehatan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta sejumlah kasus lain yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

Supian Suri menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat melalui Surat Edaran Nomor 57/KU.03.03.01/DINKES tanggal 6 Mei 2026 tentang Sinergi Pembiayaan Kesehatan di Jawa Barat.

Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan akses dan keberlanjutan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu sekaligus mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Melalui penguatan alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD 2027, Pemkot Depok berharap pelayanan dasar semakin berkualitas, merata, dan dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai masukan dan aspirasi fraksi-fraksi DPRD Kota Depok terkait sektor pendidikan dan kesehatan juga akan menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembahasan lanjutan Raperda APBD TA 2027. (*)