PDIP Depok Tolak Pilkada Lewat DPRD: Jangan Sampai Menjadi Arisan Jabatan

Aroundjakarta.com  – Isu perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada memantik reaksi keras dari daerah. Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDIP Kota Depok menyatakan penolakan terhadap wacana pemilihan kepala daerah yang dilakukan melalui DPRD. Mereka menilai hal itu berpotensi mereduksi hak politik rakyat.

Penegasan sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Sumber Daya PDIP Kota Depok, Ikravany Hilman saat peringatan hari jadi ke-53 PDI Perjuangan di Depok, Sabtu (10/1). Dia menekankan, langkah DPC PDIP Depok sejalan dengan garis kebijakan partai yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) PDIP.

“Karena kami juga melihat bahwa jangan sampai upaya sebetulnya bagi-bagi jabatan, arisan jabatan dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, kemudian diselubungi dengan berbagai argumentasi yang seolah-olah konstitusional. Seolah-olah peduli pada soal efisiensi ya kan,” katanya usai menggelar syukuran.

Pria yang akrab disapa Ikra ini menilai, narasi efisiensi yang kerap dijadikan alasan tidak dapat berdiri sendiri tanpa melihat kebijakan pemerintah secara keseluruhan. Dia menyoroti pembengkakan anggaran negara yang justru terjadi melalui penambahan jumlah menteri, kementerian, hingga staf ahli.

“Jadi ini bukan soal efisiensi, bukan soal konstitusional atau nggak konstitusional. Bagi kami ini tentang jangan sampai rakyat yang udah punya hak atas kesehatannya diambil, hak atas pendidikan diambil, kebonnya diambil, tanahnya diambil, bahkan satu-satunya yang bisa dilakukan adalah buat milih, itu juga diambil, nah itu sebetulnya,” tegas dia.

Dalam konteks politik lokal, Ikra menegaskan bahwa PDIP memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kepemimpinan di Kota Depok, mengingat partainya merupakan salah satu pengusung wali kota dan wakil wali kota saat ini.

“Yang kami usung adalah bukan sekedar personnya tapi visi, misi, program dan janjinya. Jadi itu akan kami kawal sampai selesai selama wali kota dan wakil wali kota melaksanakan visi, misi dan janji itu,” tuturnya.

Lebih jauh, Ikra memastikan, sikap politik PDIP terkait kebijakan nasional tersebut tidak berdampak pada soliditas koalisi di tingkat daerah, khususnya hubungan dengan Partai Gerindra di Kota Depok.

“Iya, artinya saya kira nggak ada hubungan langsung ya. Kalau di sini, karena ini ada otonomi daerah. Nah, kita kalau dalam kerangka Depok, kita bicara soal visi-misi dan program yang sudah kita sepakakati sama-sama sebagai koalisi dalam rangka mendukung,” terangnya.

“Namun soal kebijakan nasional, ya kita punya sikap masing-masing. (dengan Gerindra Depok) nggak ada hubungan langsung gitu soal ini,” sambung dia.