81 Tahun Merdeka, Rektor UI Soroti Kesejahteraan Dosen dan Riset Kampus

Aroundjakarta.com – Delapan puluh satu tahun Indonesia merdeka, persoalan pendidikan tinggi masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Penguatan riset dan pengembangan (R&D), kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga kesejahteraan dosen dinilai belum sejalan dengan ambisi Indonesia membangun kemandirian dan kedaulatan teknologi.

Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Heri Hermansyah menilai kekuatan perguruan tinggi tidak cukup diukur dari reputasi akademik. Kampus harus mampu menghasilkan riset yang berdampak, melahirkan inovasi, serta menjadi fondasi pengembangan industri nasional.

Menurut Heri, pengalaman berbagai negara maju menunjukkan bahwa kemajuan universitas sangat berkaitan dengan kemampuan mereka membangun ekosistem R&D yang kuat. Hasil penelitian tidak berhenti di lingkungan akademik, tetapi dikembangkan menjadi kekayaan intelektual dan dimanfaatkan dunia usaha serta industri.

“Di semua negara maju, R&d-nya berjalan,” ujar Heri usai memimpin upacara HUT ke-81 Kemerdakaan Indonesia, kemarin.

Dia menilai kapasitas R&D perguruan tinggi Indonesia masih menghadapi kesenjangan jika dibandingkan dengan universitas terkemuka dunia. Karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu pekerjaan utama pendidikan tinggi nasional.

Heri mengatakan dosen dan peneliti harus memiliki kapasitas serta kualifikasi yang mampu bersaing secara global. Penguatan SDM tersebut dinilai menjadi mata rantai awal menuju penguasaan teknologi nasional.

“R&D yang kuat memiliki kedaulatan teknologi,” tegasnya.

Menurut Heri, kedaulatan teknologi tidak dapat dibangun secara instan. Perguruan tinggi perlu terlebih dahulu memperkuat SDM, kemudian membangun kemampuan riset yang menghasilkan inovasi dan teknologi yang dapat dikembangkan secara mandiri.

Persoalan tersebut, lanjut dia, tidak bisa dilepaskan dari kesejahteraan tenaga akademik. Ambisi memiliki universitas berkelas dunia akan sulit dicapai apabila perguruan tinggi tidak mampu memberikan penghargaan yang layak kepada dosen dan tenaga kependidikan.

“Kesejahteraan dosen dan kependidikan kita masih jauh,” katanya.

Heri bahkan menyoroti besaran gaji pokok akademisi di Indonesia yang dinilainya masih rendah jika dibandingkan dengan tuntutan untuk menarik talenta berkualitas dunia. Untuk calon dosen hingga profesor, dia menyebut kisaran gaji pokok berada di angka Rp3 juta hingga Rp5 juta.

“Untuk calon dosen sampai dengan guru besar itu range adalah Rp3 juta sampai Rp5 jutaan,” ujarnya.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri ketika perguruan tinggi Indonesia ingin merekrut dan mempertahankan talenta terbaik. Akademisi dengan kompetensi internasional berpotensi memilih institusi yang menawarkan kompensasi lebih kompetitif.

Karena itu, peningkatan kesejahteraan perlu berjalan beriringan dengan perbaikan kualitas SDM, sistem perekrutan berbasis merit, serta pembinaan karier akademik. Menurut Heri, talenta dengan kemampuan tinggi tidak akan mudah tertarik apabila imbalan yang ditawarkan tidak sepadan.

“Tidak mungkin orang-orang yang memiliki talent besar memiliki talent di level dunia mau kemudian bekerja di kita dengan gaji UMR,” katanya.

Di sisi lain, UI mulai menempuh sejumlah kebijakan internal untuk memperkuat ekosistem akademik. Dalam momentum peringatan HUT ke-81 RI, UI memberikan penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan, termasuk melalui Satya Lencana dan Makara Dharma Bakti.

UI juga mulai memberikan dukungan awal penelitian atau seed grant bagi dosen berstatus calon pegawai UI. Skema tersebut diarahkan untuk membantu para dosen membangun aktivitas penelitian sejak awal masa pengabdian.

Selain itu, UI mulai menerapkan insentif berdasarkan capaian kinerja individu bagi dosen dan tenaga kependidikan. Insentif tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mengaitkan kinerja dengan peningkatan kesejahteraan sivitas akademika.

Bagi Heri, penguatan pendidikan tinggi pada akhirnya bukan sekadar persoalan internal kampus. Kualitas perguruan tinggi menentukan kemampuan Indonesia menghasilkan manusia unggul, teknologi, serta industri yang mampu berdiri sejajar dengan negara lain.

Dalam konteks peringatan 81 tahun kemerdekaan, tantangan tersebut menjadi semakin relevan. Kemerdekaan politik harus diikuti kemampuan menguasai pengetahuan dan teknologi agar Indonesia tidak terus bergantung pada negara lain.